Daniel Lumban Tobing Kritik Deputi BUMN

07-03-2013 / KOMISI VI

 

Anggota Komisi VI DPR RI Daniel Lumban Tobing (F-PDI Perjuangan) mengeritik keras Plh Deputi Kementerian BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik Imam Apriyanto Putro dalam Rapat Dengar Pendapat Umum antara Komisi VI dengan Kementerian BUMN dan PT. Pelindo I, II, III, IV. Sebagai pelaksana harian, Deputi BUMN tersebut dinilai tidak menguasai masalah.

Rapat tersebut beragendakan mendengarkan keterangan Deputi BUMN soal pembangunan infrastruktur pelabuhan di seluruh Indonesia. “Ini 'kan, bukan deputi baru, masih pelaksana harian. Masih banyak hal yang harus dia pelajari. Kalau kita lihat hari ini, dia tidak menguasai masalah sama sekali. Padalah, kita tahu bahwa pelabuhan itu sangat penting untuk daya saing, untuk pergerakan barang, industri, dan perdagangan,” katanya usai rapat, di Gedung Nusantara I DPR RI, Kamis (7/3).

Menurut Daniel, Kementerian BUMN ini kacau balau, lantaran menterinya dinilai telah mengutus deputi yang tidak mengerti masalah. “Deputi ini mewakili menteri dan ditunjuk oleh menteri. Ini seakan-akan menteri BUMN Dahlan Iskan enggak ngerti soal pentingnya pelabuhan.”

Daniel juga berkelakar, bila Komisi VI tidak mendapat penjelasan yang konfrehensif, Menteri BUMN akan segera dipanggil untuk menjelaskan kondisi pelabuhan kita. “Menteri enggak paham, menempati deputi seperti itu. Dan media massa juga harus menekan Dahlan Iskan bahwa kami di sini benar-benar bekerja,” ucap Daniel.

Sebelumnya Plh Deputi BUMN itu hanya membuat laporan 3 halaman dalam rapat tersebut. Laporan itu dinilai tidak serius dan tidak memberi penjelasan yang detail soal pembangunan pelabuhan yang dilakukan oleh PT. Pelindo I, II, III, IV. Untuk itu, Komisi VI akan mengagendakan kembali rapat dengan Kementerian BUMN dan PT Pelindo untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.(mh)/foto:iwan armanias/parle.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...